Akses Masyarakat Miskin Pada Lembaga Peradilan di Indonesia

Abstrak

Kesetaraan Hak Asasi Manusia dihadapan hukum dijamin di dalam Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 yaitu mengatur hak setiap orang untuk diperlakukan sama di depan hukum, tanpa diskriminasi. Lembaga peradilan yang adil, cepat, sederhana, dan berbiaya ringan seharusnya menjadi jaminan konstitusional bagi setiap warga negara. Namun pada kenyataannya banyak masyarakat miskin yang masih menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses lembaga peradilan. Perlindungan akses keadilan bagi masyarakat miskin diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum gratis dan Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana. Namun, meskipun demikian penerapan kedua undang-undang tersebut masih mengalami hambatan struktural dan kultural bagi masyarakat miskin. Biaya dalam perkara hukum yang tinggi, rendahnya literasi hukum, minimnya informasi dan keterbatasan jumlah advokat atau bantuan hukum gratis merupakan persoalan yang nyata dilapangan. Penelitian ini menggunakan metode studi Pustaka dengan mengkaji peraturan-peraturan yang berlaku dan menganalisis buku dan jurnal. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peraturan yang mendukung akses masyarakat miskin di peradilan belum sepenuhnya efektif. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang lebih menyeluruh, termasuk penguatan lembaga bantuan hukum, penyederhanaan prosedur litigasi serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat